November 16, 2017 Komentar

Kisah "Polisi Gila" Terima Penghargaan karena Obati Penderita Gangguan Jiwa

CYBER MUSLIM MERAH PUTIH / Kanit Binmas Polsek Tanete Riaja, Polres Barru, Bripka Sahabuddin (kanan), mendapat piagam penghargaan dari Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian serta kesempatan mengikuti pendidikan perwira Polri atau Sekolah Inspektur Polisi (SIP) pada tahun 2018

MAKASSAR, CYBER MUSLIM MERAH PUTIH - Kanit Binmas Polsek Tanete Riaja, Polres Barru, Bripka Sahabuddin (41) mendapat piagam penghargaan dari Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian serta kesempatan mengikuti pendidikan perwira Polri atau Sekolah Inspektur Polisi (SIP) pada tahun 2018.

Bripka Sahabuddin yang sehari-hari bertugas sebagai Bhabinkamtibmas ini menerima penghargaan karena mengobati puluhan penderita gangguan jiwa.

Setiap menemukan para penderita gangguan jiwa, Sahabuddin menangkap lalu menahan sambil melakukan pengobatan. Dia mengobati dengan pendekatan rohani secara cuma-cuma.

Pernah suatu ketika, Sahabuddin sukses menjinakkan warga penderita gangguan jiwa bernama Ambo (50) yang sehari-hari menenteng dua bilah parang dan tombak. Ambo akhirnya dimasukkan ke RSJ Dadi di Makassar.

Usai peristiwa ini, kepala dusun di wilayah kerjanya pun satu per satu datang melapor dan minta tolong ke Sahabuddin untuk menangkapi warga yang gangguan jiwa.

Semenjak itulah, Sahabuddin dijuluki ' Polisi Gila' oleh teman-teman seprofesinya dan warga di Kabupaten Barru. Julukan ini diberikan ke Sahabuddin karena dia suka menangani orang gila dan mengobatinya hingga sembuh agar kembali kepada keluarganya.

Sahabuddin mengaku, kebanyakan para pasien yang ditanganinya menderita gangguan jiwa karena mendapat tekanan ekonomi dan masalah keluarga.

Dia terdorong mengurus para penderita gangguan jiwa setelah banyak warga yang resah karena para penderita gangguan jiwa itu membuat warga terganggu, bahkan ada yang ingin membacok warga dengan senjata tajam.

"Mengurus orang gila yang saya tekuni tidak hanya menangkap dan memenjarakannya. Saya juga berusaha agar korban bisa sembuh dan kembali ke keluarga. Dari sekian banyak orang gila yang saya tangani, tidak sedikit yang berani berbuat nekat. Semua ini saya lakukan untuk menjalankan program dari Kapolda Sulsel, bahwa polisi harus turun tangan dalam membantu masyarakat, itu saja, soal predikat dan sanjungan itu urusan lain," kata mantan anggota Brimob ini setelah menerima penghargaan Kapolri dari Kapolda Sulsel, Senin (16/10/2017).

Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Polisi Dicky Sondani yang dikonfirmasi mengatakan, penghargaan yang diberikan berupa piagam dan dapat mengikuti sekolah perwira pada tahun 2018.

Penghargaan ini diserahkan oleh Kapolda Sulsel, Irjen Polisi Muktiono dalam upacara sederhana di lapangan apel Mapolda Sulsel, Senin (16/10/2017).

"Apa yang dilakukan Sahabuddin ini sangat mulia, makanya diberikan penghargaan. Jadi Sahabuddin sudah dijamin mengikuti sekolah perwira, itu hadiah yang diperolehnya," tuturnya.

Baca selengkapnya

Jenderal Tito Beberkan Kinerja Saber Pungli

October 16, 2017 Komentar

Jenderal Tito Beberkan Kinerja Saber Pungli

Kapolri Jendral Pol Tito Karnavian mengikuti rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/10), CYBER MUSLIM MERAH PUTIH

CYBER MUSLIM MERAH PUTIH / JAKARTA — Kapolri Jenderal Tito Karnavian pamer hasil kinerja tim saber pungli sejak Oktober 2016 pada rapat bersama Komisi III DPR RI, Jaksa Agung, Pimpinan KPK serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Menurutnya, dalam kurun waktu satu tahun berperasi ada 1.076 operasi tangkap tangan yang dilakukan tim tersebut.

Dari operasi tersebut, sudah ada 2.148 tersangka. Dia menjelaskan total barang bukti dari operasi tangkap tangan itu mencapai Rp315 miliar.

“Dari OTT tersebut disidik 603 perkara, 435 perkara P19, 47 perkara P21, dituntut 5 perkara, disidang 8 perkara, vonis 11 perkara,” ujarnya di gedung parlemen, Senin (16/10/2017).

Komisi III DPR menggelar rapat koordinasi dengan pimpinan KPK, Kapolri dan Jaksa Agung pada Senin, terkait penanganan tindak pidana korupsi, agar pemberantasan korupsi tidak menimbulkan kegaduhan, namun harus hasil nyata.

"Agenda rapat koordinasi antaraparat penegak hukum dalam hal penanganan tipikor. Selama 15 tahun KPK berdiri kita belum melihat kemajuan yang signifikan dalam menekan perilaku korutif, bahkan sebaliknya, makin masif," kata Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo di Jakarta, Senin.

Bambang menginginkan arah dan agenda pemberantasan korupsi tidak hanya menghasilkan kegaduhan dan festivalisasi, tapi hasil nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, bisnis dan kesejahteraan masyarakat.

Baca selengkapnya

Daftar Pemilu 2019, PKB Bawa 20 Staf untuk Bantu KPU Cek Dokumen

October 16, 2017 Komentar

Daftar Pemilu 2019, PKB Bawa 20 Staf untuk Bantu KPU Cek Dokumen

CYBER MUSLIM MERAH PUTIH / MOH NADLIR Sekretaris Jenderal DPP PKB Abdul Kadir Karding memegang boks dokumen syarat pendaftaran partai politik sebagai calon peserta Pemilu 2019 di kantor KPU RI, Jakarta, Senin (16/10/2017)

JAKARTA, Cyber Muslim Merah Putih- Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB) mendatangi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Senin (16/10/2017), untuk mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2019.

PKB menjadi partai ke-15 yang mendaftar ke KPU.

"Hari ini, alhamdulillah PKB telah mendaftarkan diri sesuai dengan Peraturan KPU 11/2017," ujar Sekretaris Jenderal DPP PKB Abdul Kadir Karding, di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin (16/10/2017).

Karding juga berharap, PKB akan lolos verifikasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu agar bisa ikut Pemilu 2019.

"Alhamdulillah PKB lengkap. Tingkat provinsi 100 persen, DPC 100 persen, PAC 90 persen. Ini nanti sudah kami sampaikan ke teman-teman KPU. Kami berharap mereka verifikasi dengan baik," ujar Karding.  

Sementara itu, Ketua DPP PKB Lukman Edy mengatakan, partainya membawa semua dokumen persyaratan yang diwajibkan oleh KPU.

"PKB membawa satu mobil boks hard copy berisi 100 persen pengurus di provinsi, 75 persen pengurus kabupaten, dan 50 persen pengurus di tingkat kecamatan," kata Lukman.

PKB juga membawa 20 orang staf administrasi dari DPP PKB untuk membantu KPU Pusat dalam melakukan verifikasi berkas pendaftaran.

"Karena akan diserahkan itu check list oleh KPU RI ini paling cepat 7 jam. Makanya kami mengerahkan staf admin untuk membantu KPU. Memang lumayan banyak yang harus di-check list KPU sebanyak 600 halaman. Ini penting dan melengkapi database kepartaian," ujar dia.

Mengenai Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), Lukman mengaku tak ada masalah. Akan tetapi, ia khawatir akan keamanan data partainya.

"Tidak ada kendala. Memang kami khawatir soal security saja. Sistem security-nya belum teruji. Kami melihat bahwa input data itu rawan di-hack. Rawan untuk di lakukan perubahan-perubahan," kata dia. 

"Begitu masuk sistem bisa melakukan perubahan. Ini harus diantisipasi untuk sebulan ke depan sebelum diumumkan apakah parpol ini memenuhi syarat atau tidak," tambah Lukman. 

Berikut partai politik yang telah mendaftarkan diri ke KPU sebagai calon peserta Pemilu 2019 hingga Senin siang:

1. Partai Persatuan Indonesia (Perindo),
2. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
4. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
5. Partai Nasdem
6. Partai Berkarya
7. Partai Republik
8. Partai Amanat Nasional (PAN)
9. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
10. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
11. Partai Golongan Karya (Golkar)
12. Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)
13. Partai Bhinneka Indonesia
14. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
15. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Kompas TV Untuk memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu, dewan pimpinan wilayah Partai Persatuan Pembangunan Jawa Tengah, menyerahkan dokumen kelengkapan ke KPU.

Baca selengkapnya

Kapolri: Setahun, Saber Pungli Gelar 1.076 OTT Senilai Rp 315 Miliar

October 16, 2017 Komentar

Kapolri: Setahun, Saber Pungli Gelar 1.076 OTT Senilai Rp 315 Miliar

CYBER MUSLIM MERAH PUTIH / Kapolri Jendral Pol Tito Karnavian (kiri) didampingi Wakapolri Komjen Pol Syafruddin mengikuti rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/10). RDPU tersebut membahas koordinasi Polri dengan penegak hukum lainnya, pembentukan densus tipikor serta penanganan sejumlah kasus seperti terorisme, korupsi dan narkotika.

JAKARTA,CYBER MUSLIM MERAH PUTIH - Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian mengatakan, sejak setahun dibentuk, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) telah melakukan 1.76 operasi tangkap tangan (OTT).

OTT tersebut terdiri dari kasus besar dan kecil.

Dari 1.076 OTT tersebut telah ditetapkan 2.148 tersangka. Hingga saat ini, sudah ada 11 perkara yang divonis.

"(OTT) terbesar di Kaltim (Kalimantan Timur) dengan barang bukti Rp 268 miliar," kata Tito dalam rapat kerja evaluasi 15 tahun pemberantasan korupsi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/10/2017).

Sementara itu, OTT terkecil berlangsung di Papua Barat dengan barang bukti senilai Rp 400.000.

Tito mengatakan, meskipun jumlahnya kecil, Satgas Saber Pungli tetap menindak karena hal itu telah meresahkan masyarakat sekitar.

Total barang bukti yang terkumpul dalam dari OTT yang dilakukan selama setahun ini ialah Rp 315 miliar.

"Dari 1.076 OTT ditangkap 2.148 tersangka. Disidik 603 perkara, 435 perkara P19, 47 perkara P21, dituntut 5 perkara, disidang 8 perkara, vonis 11 perkara," papar Tito.

"Ada SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan), kemudian dilimpahkan ke instansi asal (atau) ditangani APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah) 364 perkara," lanjut dia.

Baca selengkapnya

Khofifah Mulai Dimunculkan Jadi Bakal Cawapres Jokowi

October 15, 2017 Komentar

Khofifah Mulai Dimunculkan Jadi Bakal Cawapres Jokowi

CYBER MUSLIM MERAH PUTIH - Jelang tahun politik, sejumlah tokoh dimunculkan layak menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo di Pemilihan Presiden 2019. Kali ini nama yang didorong adalah Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa.

Latar belakang Khofifah di kancah politik dan kabinet pemerintahan dinilai jadi alasan utama. Meski perempuan, kiprah mantan wakil ketua DPR tersebut sudah panjang.

“Khofifah itu salah satu politisi perempuan terbaik. Dibandingkan cawapres lainnya yang beredar, kami lihat beliau punya rekam jejak dalam rute politik nasional, bersih, dan berprestasi. Selain itu, Khofifah juga mewakili citra Islam Indonesia," kata pendiri Sekretariat Nasional Khofifah, Irfan Basri dalam keterangannya, Minggu, 15 Oktober 2017.

Irfan merincikan rekam jejak Khofifah bisa dilihat dari berbagai aspek. Misalnya, di wilayah eksekutif, Khofifah pernah dua kali menjadi menteri, yakni Menteri Sosial era Jokowi dan Menteri Pemberdayaan Perempuan era Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Bahkan, ia juga pernah dipercaya sebagai kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

"Pernah jadi menteri, dua kali bahkan. Pernah juga jadi kepala BKKBN dan sering wakili Indonesia dalam acara Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York," tutur Irfan.

Pengalaman lain yang pernah diemban Khofifah adalah menjadi bagian legislatif. Menjadi wakil ketua DPR pernah dirasakan Khofifah ketika Akbar Tanjung menjadi ketua DPR. Kemudian, politikus perempuan tersebut juga pernah menjadi pimpinan Fraksi PKB dan PPP di DPR.

"Beliau pernah jadi wakil ketua DPR RI, dua kali pimpinan fraksi, dua kali pimpinan komisi DPR RI. Di organisasi, ibu Khofifah juga empat kali berturut-turut pimpin Muslimat NU," ujar Irfan.

Kemudian, kelebihan Khofifah dinilai dekat dengan kalangan tokoh ulama Nahdlatul Ulama. Lalu, Khofifah juga dianggap punya basis massa. “Beliau itu pemimpin modern yang berbasis tradisi. Beliau juga punya basis grassroot kuat dan didukung para kiai,” katanya. 

Baca selengkapnya

11 Partai Politik Sudah Daftar ke KPU

October 15, 2017 Komentar

• • 11 Partai Politik Sudah Daftar ke KPU

    

• • CYBER MUSLIM MERAH PUTIH - Ilustrasi/Komisi Pemilihan Umum

  • SHARE
    Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) sejak 13 Oktober 2017 telah membuka pendaftaran partai politik yang hendak ikut dalam Pemilu 2019. Dari 75 partai politik yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, 11 partai sudah mendaftarkan diri untuk menjadi peserta Pemilu 2019.

    Komisioner KPU RI Viryan menyatakan, dari 11 partai politik yang sudah mendaftar ke KPU, baru tujuh partai yang sudah melengkapi data administratif. Ketujuh partai itu adalah Partai Perindo, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Hanura, Partai Nasional Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Gerindra.

    "Iya, dari 11 partai yang sudah menyerahkan data lengkap tujuh partai itu," kata Viryan di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Minggu 15 Oktober 2017.

    Sementara itu, empat partai lainnya, lanjut Viryan, masih harus melengkapi data administratif. Keempat partai yang harus melengkapi syarat administratif lainnya adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Berkarya.

    Untuk diketahui, waktu pendaftaran untuk menjadi peserta Pemilu 2019 akan berakhir pada 16 Oktober 2017, pukul 24.00 WIB. Setelah KPU menerima data atau syarat administratif dari partai politik yang hendak menjadi peserta pemilu, KPU akan melakukan penelitian data administrasi dan verifikasi faktual. Waktu pemeriksaan administrasi dilakukan pada 17 Oktober hingga 15 November 2017.

    Bagi parpol yang masih belum memenuhi syarat, masih diberikan kesempatan untuk merevisi pada 18 November hingga 1 Desember 2017. Baru kemudian KPU akan mengumumkan hasil verifikasi data administrasi tersebut pada 12-15 Desember 2017.

    Setelah itu, KPU menjadwalkan verifikasi faktual atau ke lapangan untuk memastikan kepengurusan partai peserta pemilu hingga di tingkat kabupaten/kota. Verifikasi faktual dilakukan sejak 15 Desember hingga 3 Februari 2018. KPU baru akan menetapkan partai politik yang lolos syarat administratif dan faktual atau partai politik yang akan menjadi peserta pemilu pada 17 Februari 2018.

Baca selengkapnya

Ustaz Bachtiar Nasir Ditolak Tausiyah di Cirebon, Ini Kata Polisi

October 15, 2017 Komentar

Ustaz Bachtiar Nasir Ditolak Tausiyah di Cirebon, Ini Kata Polisi

Jakarta, CYBER MUSLIM MERAH PUTIH - PBNU Cabang Kabupaten Cirebon menolak kehadiran Ustaz Bachtiar Nasir sebagai pengisi tausiyah dalam acara pembukaan MTQ yang akan digelar di Alun-alun Keraton Kacirebonan, Kamis 19 Oktober. Surat penolakan Bachtiar dari PBNU Kabupaten Cirebon itu viral di media sosial.

Kapolres Cirebon Kota AKBP Adi Vivid Bachtiar, membenarkan adanya penolakan Bachtiar Nasir di acara tersebut.

"Memang betul, ada keberatan dari warga NU perihal rencana Ustaz BN dalam mengisi acara pada MTQ di Kota Cirebon. Kami sudah koordinasi dengan pihak Pemkot Cirebon," kata AKBP Adi kepada detikcom, Minggu (15/10/2017).

Sebelum surat itu menjadi viral, diakui Adi, pihaknya sudah menerima informasi dari intelijen terkait adanya penolakan dari NU terhadap Bachtiar Nasidr.

"Jauh sebelum itu, kami memang menerima informasi dari intelijen terkait adanya keresahan warga, terutama warga NU berkaitan dengan rencana Ustaz BN sebagai pengisi acara pada MTQ tersebut," papar Adi.

Atas hal itu, Adi sendiri telah berkoordinasi dengan Pemkot Cirebon selaku penyelenggara MTQ. Dengan pertimbangan masalah keamanan, Adi menyampaikan keberatan masyarakat itu ke pihak Pemkot Cirebon dan meminta Ustaz Bachtiar diganti.

"Perlu dicatat bahwa Polri tidak menolak, hanya memberikan imbauan dan saran kepada Pemkot selaku penyelenggara, dengan mempertimbangkan aspek keamanan," imbuhnya.

Adi menambahkan, pihak Pemkot Cirebon sendiri telah mengirim surat ke Bachtiar atas pembatalan tersebut. Sementara Pemkot Cirebon juga telah menyiapkan pengganti Bachtiar sebagai pengisi tausiyah pada acara pembukaan MTQ tersebut.

"Wali Kota telah mengirimkan surat kepada Ustaz BN terkait pembatalan BN sebagai pengisi acara dan kemarin sudah sepakati penggantinya oleh panitia. yaitu Imam Besar Masjid Istiqlal Ustaz Nasarudin Umar," lanjutnya.

Terkait adanya penolakan Bachtiar Nasir ini, Polres Cirebon Kota telah menyiapkan pengamanan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

"Kami intens komunikasi dengan pihak panitia, karena dengan adanya undangan BN sebagai pengisi acara tentunya karena ada pendukungnya di sini, sehingga kami siapkan pengamanan agar hal ini tidak menjadi masalah pada saat pelaksanaannya nanti," tuturnya.

Lebih jauh, Polres Cirebon Kota juga telah melakukan pendekatan ke pihak pro dan kontra akan rencana kedatangan Bachtiar tersebut. Pihak yang pro-kontra diimbau untuk tidak terprovokasi.

"Kami sudah melakukan pendekatan kepada pihak yang pro maupun kontra terhadap kedatangan Ustaz BN, dan kami imbau juga agar tidak terprovokasi, dengan tujuan utama supaya tidak terjadi perpecahan antar-umat Islam di Kota Cirebon dan menjaga stabilitas keamanan yang sudah kondusif selama ini," tuturnya.

Mengenai kejadian ini, Ustaz Bachtiar Nasir belum bisa dikonfirmasi. Saat detikcom mencoba mengonfirmasi, ponsel Bachtiar Nasir tidak dapat dihubungi.

Sementara itu, Ketua PCNU Kabupaten Cirebon, Aziz Hakim membenarkan pihaknya menolak kehadiran Bachtiar Nasir di Kota Cirebon. Dirinya khawatir jika Bachtiar dibiarkan mengisi acara tersebut maka akan mencederai MTQ ke-50 yang digelar di Alun-alun Keraton Kacirebonan.

"Iya benar, saya yang tanda tangan. Surat itu muncul karena awalnya ada informasi yang berkeliaran di lingkungan NU Cirebon, bahwa ada kegiatan tausiyah Bachtiar Nasir di Kota Cirebon. Ada dari kalangan kita yang mendesak menolak kegiatan itu," kata Aziz saat dihubungi detikcom melalui sambungan telepon, Minggu (15/1).

Baca selengkapnya